Menuju konten utama

Pemerintah Bakal Kucurkan Rp40,6 T untuk Bangun IKN di 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan anggaran proyek IKN pada 2024 mencapai Rp40,6 Triliun.

Pemerintah Bakal Kucurkan Rp40,6 T untuk Bangun IKN di 2024
Pekerja menggunakan alat berat saat melakukan pengerjaan pembangunan kawasan Kantor Kementerian Koordinator di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (21/2//2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.

tirto.id - Pemerintah memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus dilakukan. Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengalokasikan anggaran Rp40,6 triliun untuk proyek megah tersebut.

"Belanja untuk IKN tahun depan akan capai Rp40,6 triliun, yang Rp40,6 termasuk yang PUPR sendiri Rp35 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres IKN saat ini mencapai 30 persen dengan berbagai proyek yang sudah mulai dikerjakan. Seperti pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang direncanakan selesai akhir tahun ini.

Sementara itu, untuk pembangunan rumah ASN akan dibangun pada September 2023 mendatang. Terdapat 47 tower yang akan disiapkan dan 12 diantaranya ditargetkan rampung pada Juli 2024 nanti.

"Full furnish, dengan demikian bisa segera dihuni oleh ASN, TNI/Polri yang dipindah ke sana (IKN)," ujarnya.

Selain itu, anggaran IKN pada tahun depan juga akan digunakan untuk membangun infrastruktur lainnya. Seperti jalan tol dari Balikpapan ke IKN. Lalu juga digunakan untuk membangun kantor Presiden, kantor 4 Kemenko dan beberapa kantor kementerian lainnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan tahun depan sudah ada beberapa bangunan yang dibangun di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. IKN Nusantara nantinya memiliki luas sebesar 256 hektare.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan pembangunan diawali dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas sebesar 6.671 hektare. "KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya di 2024, 1B dan 1C menyusul," kata Diana dikutip Antara, Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Baca juga artikel terkait PROYEK IKN atau tulisan lainnya dari Hanif Reyhan Ghifari

tirto.id - News
Reporter: Hanif Reyhan Ghifari
Penulis: Hanif Reyhan Ghifari
Editor: Intan Umbari Prihatin